, JAKARTA - Iransudah menyiapkan alat-alat perang jika konflik antara mereka dan Amerika Serikat berlangsung selama satu dekade.
Menurut laporan ISNA tanggal 13 Juli 2025, tokoh-tokoh militer dan anggota parlemen Iran meningkatkan persiapan pertahanan jangka panjang secara signifikan usai konfrontasi selama dua belas hari dengan Israel dan Amerika Serikat pada bulan Juni 2025.
Dilansir dari Army RecognitionBrigadir Jenderal Mohammad Reza Ashtiani, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata dan pernah menjadi Menteri Pertahanan, mengungkapkan bahwa Iran memiliki cadangan militer yang memadai untuk mendukung pertempuran selama sepuluh tahun, apabila dibutuhkan.
Dengan kata lain, Iran memiliki stok senjata yang memadai untuk menghadapi potensi perang dengan Amerika Serikat dalam kurun waktu satu dekade.
Pernyataannya bertepatan dengan persetujuan Parlemen Iran atas garis besar umum rancangan undang-undang untuk memperkuat kapasitas pertahanan negara.
Menurut laporan, RUU tersebut mewajibkan pembiayaan penuh bagi anggaran militer tahun 2025–2026, pelunasan alokasi yang tertunggak dari tahun-tahun sebelumnya, serta pemanfaatan aset keuangan milik asing untuk keperluan mendesak di bawah komando Staf Umum Angkatan Bersenjata.
Ashtiani menyatakan bahwa peralatan Iran tidak mengalami kerusakan signifikan selama perang baru-baru ini.
Ia menekankan bahwa moral, alih-alih hanya materiil, memainkan peran dominan dalam peperangan, merujuk pada konsep bahwa "moral merupakan tiga perempat dari kekuatan tempur."
Ia lebih lanjut menyatakan bahwa angkatan bersenjata Iran tidak hanya dilengkapi dengan persenjataan canggih tetapi juga memiliki pengalaman dan pelatihan operasional yang luas.
Kelebihan Iran...
Kelebihan Militer Iran
Membandingkan kondisi Iran dengan musuh-musuhnya, Ashtiani mengklaim bahwa pasukan musuh mungkin memiliki senjata modern tetapi kurang memiliki moral dan ketahanan psikologis.
Komentar ini dibuat dalam konteks perdebatan nasional yang kembali muncul mengenai kesiapan militer, menyusul eskalasi regional yang signifikan dan diskusi internal mengenai arah anggaran pertahanan negara.
Sebagaimana diketahui, Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menyetujui kerangka umum rancangan undang-undang yang disponsori oleh anggota parlemen Teheran, Ali Khezrian, dan ditandatangani oleh 120 anggota parlemen.
Proposal ini dirancang untuk memastikan pendanaan militer yang tidak terputus, terutama setelah permusuhan baru-baru ini.
Rancangan undang-undang ini hanya memuat satu pasal, namun memiliki tiga ketentuan yang bersifat memaksa.
Pasal pertama mengharuskan Badan Perencanaan dan Anggaran bersama Kementerian Perminyakan untuk menanggung seluruh biaya pertahanan pada tahun 2025, termasuk melengkapi pembayaran yang tertunda sejak tahun 2024.
Pasal kedua memerintahkan Badan Perencanaan untuk menyalurkan seluruh dana belanja pertahanan tahunan yang telah disahkan oleh Dewan Keamanan Nasional.
Pasal ketiga mengharuskan Bank Sentral mengamankan aset luar negeri yang dibekukan dan sumber daya lain untuk membiayai keperluan mendesak di bidang pertahanan.
Rancangan undang-undang itu disetujui dalam rapat parlemen yang dihadiri oleh petinggi dari Kementerian Pertahanan, Staf Umum, Korps Garda Revolusi Islam, dan Artesh.
Sekarang, rancangan undang-undang tersebut sedang dikaji oleh subkomite pertahanan dari komite yang bersangkutan untuk dilakukan perubahan terakhir dan dipersiapkan sebelum pemungutan suara secara menyeluruh.
1. Usulan undang-undang ini muncul setelah adanya kenaikan anggaran pertahanan sebesar 200 persen yang disetujui pada Oktober 2024. Kenaikan tersebut mendongkrak pengeluaran militer dari sekitar 7.220 triliun rial (sekitar $15,7 miliar) menjadi sekitar $46 miliar untuk tahun anggaran 2025. 2. Setelah pengesahan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 200 persen pada Oktober 2024, muncul inisiatif legislatif ini. Hal ini menyebabkan anggaran militer melonjak dari sekitar 7.220 triliun rial (setara dengan $15,7 miliar) menjadi kurang lebih $46 miliar untuk tahun fiskal 2025. 3. Anggaran pertahanan yang membengkak 200 persen, yang telah disahkan pada Oktober 2024, menjadi latar belakang inisiatif legislatif ini. Akibatnya, belanja militer naik dari sekitar 7.220 triliun rial (kira-kira $15,7 miliar) menjadi sekitar $46 miliar untuk tahun anggaran 2025. 4. Kenaikan anggaran pertahanan sebesar 200 persen yang disetujui pada Oktober 2024 memicu inisiatif legislatif ini. Peningkatan tersebut mengerek anggaran militer dari sekitar 7.220 triliun rial (setara $15,7 miliar) menjadi sekitar $46 miliar untuk tahun fiskal 2025. 5. Inisiatif legislatif ini diajukan sebagai dampak dari persetujuan kenaikan anggaran pertahanan sebesar 200 persen pada Oktober 2024. Kenaikan ini meningkatkan alokasi dana untuk militer dari sekitar 7.220 triliun rial (setara dengan $15,7 miliar) menjadi sekitar $46 miliar untuk tahun anggaran 2025.
