, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia tengah menyiapkan kerangka regulasi baru dalam menyambut rencana perluasan kereta cepat atau Whoosh yang menghubungkan Jakarta, Bandung hingga ke Surabaya.
"Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi yang tegas untuk memperluas jalur kereta cepat Jakarta, Bandung hingga Surabaya," ujar AHY saat menghadiri Indonesia Railway Conference 2025 di Kemayoran, Jakarta, dikutip dari Antara, 29 Juli 2025.
Menurut AHY, arahan Prabowo tersebut tidak hanya sebatas perpanjangan jalur kereta cepat. Menurut AHY, ide tersebut mencerminkan visi untuk menghubungkan Pulau Jawa melalui mobilitas yang lebih cepat, bersih, serta lebih terintegrasi.
"Kunci dari visi ini adalah memperkuat koridor Bandung-Surabaya," katanya.
Pada Maret 2015, Presiden Joko Widodo proyek kereta cepat dalam sebuah rapat terbatas. Setelah mendapat persetujuan dari Jokowi, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan negara lain dan hasilnya terdapat dua negara yang menawarkan diri, yakni Jepang dan Cina. Akan tetapi, pemerintah Indonesia menolak dua proposal yang diajukan oleh Jepang dan Cina pada September 2015 karena dianggap tidak memungkinkan untuk dijalankan karena pembangunan kereta cepat menggunakan kas negara.
Akan tetapi, satu bulan kemudian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengubah keputusan dan memilih Cina sebagai rekan kerja sama dalam pembangunan kereta cepat. Keputusan tersebut sempat menjadi polemik dan menuai perdebatan publik.
Akhirnya, BUMN bersama Cina sepakat untuk membentuk konsorsium yang diberi nama Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Proyek kereta cepat tersebut digarap secara business to business dan pemerintah saat itu memastikan proyek tersebut tidak didanai oleh negara.
Pada 21 Januari 2016, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memasuki masa pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Saat itu, proyek kereta cepat tersebut sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional dan ditargetkan akan selesai pada 2019. Akan tetapi, target tersebut tidak tercapai karena terdapat beberapa hambatan sehingga mendorong pemerintah kembali menargetkan proyek tersebut dapat selesai pada 2023.
Pada Maret 2021, pemerintah membuka sebuah wacana untuk mengembangkan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Pemerintah kemudian melakukan kelayakan ekonomi yang digarap oleh JICA atas permintaan Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya, proyek tersebut mulai dieksekusi di masa pemerintahan Jokowi. Pada Agustus 2021, proyek tersebut dilaporkan mencapai 77,9 persen dan dalam pengerjaanya ditemukan cost overrun atau pembengkakan sebesar 23 persen dari nilai awal US$ 6,071 miliar.
Pada akhirnya, di bulan Oktober 2021, Jokowi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang menyatakan pemerintah melakukan penyertaan modal negara maupun penjaminan terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, mengungkapkan biaya awal proyek yang semula disepakati sebesar 6,02 miliar dolar Amerika Serikat, melonjak menjadi 7,22 miliar dolar AS. 75 persen dari total investasi tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) sehingga total utang mencapai 5,415 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 81,2 triliun.
Anthony mengatakan bunga tahunan untuk utang pokok sebesar 6,02 miliar dolar Amerika Serikat adalah 2 persen, sementara bunga untuk pembengkakan biaya mencapai 3,4 persen per tahun. Akibatnya, beban bunga mencapai sekitar 120,9 juta dolar Amerika Serikat atau hampir Rp 2 triliun per tahun.
Salah satu agenda besar Danantara adalah rencana pengambilalihan prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) oleh pemerintah. Saat ini, infrastruktur proyek tersebut masih berada di bawah tanggung jawab konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia bersama perusahaan asal Cina.
Langkah pengambilalihan dipertimbangkan lantaran terjadinya kekurangan arus kas yang signifikan, bahkan diproyeksikan akan berlanjut hingga 2061.
pendapatan dari penjualan tiket Kereta Whoosh dinilai belum sebanding dengan beban keuangan yang ditanggung. Selama tahun 2024, tiket yang terjual hanya mencapai 6,06 juta lembar. Dengan asumsi harga rata-rata Rp 250.000 per tiket, total pendapatan kotor kereta cepat itu diperkirakan hanya sekitar Rp 1,5 triliun.
Pendapatan Kereta Whoosh yang minim, bahkan lebih rendah dari biaya bunga yang nyaris Rp 2 triliun itu, membuat keuangan KCIC bakal terganggu defisit. Dikhawatirkan, untuk menambal defisit itu, KCIC harus utang lagi dalam jumlah besar.
