Laporan Wartawan medkomsubang Elga Hikari Putra
medkomsubang Puluh ribu pengendara ojek online akan kembali menggelar aksi besar di sekitar Istana Kepresidenan untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada Presiden Prabowo Subianto.
Aksi yang diinisiasi oleh Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia ini rencananya bakal digelar pada 21 Juli 2025 dalam demo yang bertema "Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI"
Kadiv Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janat memprediksi, sedikitnya aksi pada 21 Juli 2025 mendatang akan diikuti oleh 50 ribu Ojol dari Jabodetabek dan daerah lainnya di Indonesia.
Selain itu, Garda Indonesia juga mengancam sekitar 500 ribu pengemudi Ojol seluruh Indonesia bakal mematikan aplikasi massal atau off bid pada hari aksi.
Yudha menjelaskan, dalam aksi tersebut nantinya massa Ojol akan membawa 5 tuntutan untuk Presiden Prabowo.
"Tuntutan pertama, kami meminta Presiden Prabowo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang transportasi online," kata Yudha kepada wartawan, Minggu (22/6/2025).
Tuntutan kedua, ujar Yudha, adalah terkait penetapan pemotongan biaya aplikasi 10 persen sebagai harga mati sebagaimana yang selalu mereka sampaikan dalam beberapa kali aksi.
"Dan yang ketiga, kami meminta diskresi tarif pemesanan makanan dan pengantaran barang," ucap Yudha.
Tuntutan keempat, ojol meminta agar dilakukan audit investigatif terhadap potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi yang diambil sepihak oleh aplikator tanpa adanya transparansi.
"Tuntutan kelima pemerintah menetapkan agar perusahaan aplikator hapuskan program-program promo dan pengkotak-kotakan pengemudi seperti aceng, slot, hub, member, hemat dan lain-lain," lanjut Yudha.
Yudha menjelaskan, aksi ini juga didasari oleh fakta bahwa tuntutan Ojol pada Aksi 205 pada 20 Mei 2025 lalu tidak juga mendapat tanggapan resmi dari Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.
Yang kian disesalkan pihaknya, saat para pengemudi ojol lintas aplikasi berjuang menuntut hak serta keadilan, pihak Kementerian Perhubungan malah bertemu dengan para pengusaha aplikator di sebuah restoran mewah di Jakarta.
Menurutnya, mereka mengabaikan tuntutan ribuan pengemudi Ojol yang menyampaikan aspirasi pada Aksi 205.
"Ini merupakan suatu bentuk pelecehan dari penyelenggara negara terhadap rakyatnya yang sedang tertindas oleh kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan aplikator, saat pelaksanaan aksi pun Menteri Perhubungan RI tidak menerima perwakilan peserta aksi saat 20 Mei 2025," tegasnya.
Dia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang berulang kali menyampaikan bahwa pemerintahannya akan berpihak kepada rakyat kecil.
Namun nyatanya hingga saat ini Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi masih bungkam tidak juga memberikan keputusan atas tuntutan aksi Ojol pada 20 Mei 2025, lalu.
Yudha berharap Presiden Prabowo dapat membuktikan kepada pengemudi ojol dan taksi online bahwa pemerintahnya berpihak kepada rakyat kecil, bukan malah mendukung pengusaha aplikator nakal.
Sementara Ketua Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyampaikan, target aksi ialah Presiden Prabowo bisa memberikan keputusan terhadap tuntutan massa Ojol hari itu juga.
"Karena Kementerian Perhubungan tidak juga memberikan respons terhadap aspirasi rekan-rekan yang melakukan aksi 20 Mei 2025," tegasnya.
Igun menegaskan, perlawanan ini tidak akan berakhir sampai aspirasinya dipenuhi oleh pemerintah.
Dia mengancam jika tidak ada jawaban juga, maka aksi Ojol secara besar-besaran akan terus berlanjut.
"Kami berharap Presiden Prabowo pro terhadap rakyat dan tidak pro terhadap kepentingan aplikator," kata Igun.
Meskipun demikian, ia berharap tidak terjadi kericuhan pada aksi Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI tersebut.
"Semoga Menteri Perhubungan bisa merespons tuntutan kami sehingga tidak ada kericuhan," ujar Igun.
Akses medkomsubangdi Berita Google atau Saluran WhatsApp medkomsubang Pastikan Tribunners sudah menginstal aplikasi WhatsApp ya
