Kendati DPR telah memutuskan untuk menghentikan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan untuk semua legislator mulai 31 Agustus 2025, keputu...
Kendati DPR telah memutuskan untuk menghentikan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan untuk semua legislator mulai 31 Agustus 2025, keputusan itu tidak serta merta diikuti oleh DPRD di berbagai daerah di Indonesia.
Di Jakarta, tunjangan rumah anggota DPRD Jakarta mencapai Rp70 juta per bulan.
Selain DPRD Jakarta, DPRD yang nominal tunjangan rumahnya cukup besar adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra Utara.
Merespons temuan itu, pimpinan dan anggota dewan di sejumlah daerah kemudian membahasnya.
Berbagai kalangan berpendapat tunjangan rumah ini perlu dievaluasi.
Pegiat antikorupsi menilai sikap para politikus yang baru memberikan respons setelah muncul sorotan publik sebagai "sikap tidak sensitif".
"Ini tidak mengejutkan dan menggambarkan betul betapa tidak sensitifnya politisi kita," ujar peneliti Transparency International Indonesia (TII), Sahel Muzammil kepada wartawan Riana A Ibrahim yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Para pengamat juga menyebut kebutuhan tunjangan rumah ini bukan suatu yang mendesak bagi para anggota dewan.
"Jangan hanya karena secara template ada dalam penganggaran lalu terus muncul [tunjangan rumah]. Ini harus dikaji lagi. Apakah memang butuh sekali? Misal saja yang di Jakarta. Sejauh apa yang harus ditempuh? Perlu dicatat, mereka juga punya tunjangan transportasi yang cukup," kata Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, Senin (08/09).
Berapa besaran tunjangan rumah beberapa DPRD?
BBC News Indonesia menelusuri melalui berbagai peraturan yang menaungi aturan dari tunjangan rumah yang ditujukan pada DPRD tingkat provinsi. Berikut rinciannya:
- Jawa Tengah
Untuk periode 2024-2029, jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tercatat 120 orang.
Mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/51 tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, tunjangan transportasi yang diperoleh sebesar Rp16,2 juta per bulan.
Sedangkan untuk tunjangan perumahan terdapat tiga klaster. Antara lain:
- Ketua DPRD: Rp79,63 juta/bulan
- Wakil Ketua DPRD: Rp72,31 juta/bulan
- Anggota DPRD: Rp47,77 juta/bulan
Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2025 yang berada pada Rp2,16 juta, tunjangan rumah untuk DPRD Jateng mencapai 20-39 kali UMP.
Adapun UMP Jawa Tengah merupakan terendah dibandingkan provinsi lainnya pada tahun ini.
- Jakarta
Saat ini, jumlah anggota DPRD Jakarta tercatat 106 orang.
Mengenai tunjangan transportasi, BBC News Indonesia tidak menemukan aturannya.
Namun berkaca pada slip gaji Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah, yang diunggah di situsnya, tunjangan transportasinya terhitung Rp0.
Sementara itu, aturan tunjangan rumah tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- Ketua dan Wakil Ketua DPRD: Rp78,8 juta/bulan
- Anggota DPRD: Rp70,4 juta/bulan
Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2025 yang berada pada Rp5,39 juta, besaran tunjangan rumah DPRD Jakarta ini setara 16 kali UMP Jakarta.
- Jawa Barat
DPRD Provinsi Barat memiliki dua aturan berupa Peraturan Gubernur yang mengatur tunjangan transportasi dan tunjangan rumah untuk 120 anggotanya.
Dalam Pergub No 14 Tahun 2025, tunjangan transportasi mengalami penurunan dari semula Rp27,7 juta menjadi Rp25,9 juta.
Sedangkan, tunjangan rumah juga merujuk pada aturan yang sama dan membagi tunjangan perumahan menjadi tiga klaster, yaitu:
- Ketua DPRD: Rp71 juta/bulan
- Wakil Ketua DPRD: Rp65 juta/bulan
- Anggota DPRD: Rp62 juta/bulan
Jika dibandingkan dengan UMP Jawa Barat sebesar Rp2,19 juta, tunjangan rumah yang diterima anggota dewan ini setara dengan 31-35 kali UMP masyarakat Jabar.
- Sumatra Utara
Di Sumatra Utara yang mempunyai 99 anggota DPRD tingkat provinsi, tunjangan transportasi terbagi menjadi dua berdasarkan Peraturan Gubernur No 7 Tahun 2021.
Pimpinan DPRD memperoleh Rp22,6 juta dan anggota sebesar Rp19,5 juta.
Namun melalui aturan yang sama, tunjangan rumahnya dibagi menjadi tiga, yaitu:
- Ketua DPRD: Rp60 juta/bulan
- Wakil Ketua DPRD: Rp51 juta/bulan
- Anggota DPRD: Rp40 juta/bulan
Tunjangan rumah ini mencapai 20 kali UMP Sumatera Utara yang kini berkisar pada Rp2,99 juta.
- Jawa Timur
Selain mengantongi tunjangan transportasi sebesar Rp20,8 juta per bulan, sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Timur juga memperoleh tunjangan rumah yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/30/KPTS/013/2023, sebagai berikut:
- Ketua DPRD: Rp57,7 juta/bulan
- Wakil Ketua DPRD: Rp54,8 juta/bulan
- Anggota DPRD: Rp49 juta/bulan
Dengan UMP Jawa Timur yang berada dalam kisaran Rp2,3 juta, tunjangan yang diperoleh anggota dewan ini setara dengan 24-28 kali UMP yang diterima masyarakat.
Sejumlah besaran ini diberikan pada para anggota dewan juga berlandaskan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 yang di dalamnya termaktub tunjangan rumah diberikan selama daerah belum bisa memberikan fasilitas rumah dinas pada para anggotanya.
Peneliti ICW, Egi Primayoga, berkata jika harus diberikan fasilitas rumah dinas, maka perlu dipertimbangkan aspek kepatutannya.
"Misal, tidak berbentuk rumah mewah. Pemberian dalam bentuk tunjangan pun tidak layak, terutama jika melihat gaji yang mereka dapat sudah jauh lebih besar dibanding upah minimum warga."
'Harga sewa rumah tidak sampai segitu'
Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, Zikri Afdinal Siregar (22) yang turut berunjuk rasa beberapa waktu lalu, menyampaikan tunjangan rumah sebesar Rp40 juta – Rp60 juta per bulan "terlalu berlebihan".
Selain terlalu mahal, angka tersebut juga tidak sesuai dengan kinerja yang diperlihatkan anggota DPRD Sumatera Utara selama ini.
"Itu nilainya kebesaran. Karena harga sewa rumah-rumah di Medan ini tidak sampai segitu, kalau pun ada itu pasti sangat mewah sekali. Ini tidak cocok, apalagi kinerja DPRD tidak maksimal," ujar Zikri kepada wartawan Nanda Fahriza Batubara yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Senin (8/9/2025).
Zikri menyarankan agar tunjangan perumahan bagi pimpinan serta anggota DPRD Sumatera Utara ditinjau ulang dan dialihkan untuk kepentingan publik yang lebih nyata.
"Harga kebutuhan pokok masih mahal, pengangguran di mana-mana. Alangkah lebih baik tunjangan yang besar itu dialihkan untuk masyarakat saja dari pada membayari perumahan mereka," ujar Zikri.
Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Jalaluddin Pulungan (22), juga menilai tunjangan perumahan anggota dewan besaran nilainya tidak masuk akal. Nilai tersebut sangat kontras dibandingkan upah minimum provinsi yang hanya Rp2,99 juta.
"Ini sangat tidak masuk akal. Karena kita lihat dari kinerja mereka dan juga penghasilan warga Sumatera Utara jauh dari nominal itu," ujar Jalaluddin.
Jalaluddin meminta agar tunjangan perumahan bagi para pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara dievaluasi dan dihitung ulang demi memberi rasa keadilan bagi masyarakat.
"DPR saja sudah mau menghapuskan tunjangan perumahaan, ini kenapa DPRD Sumatera Utara masih ada? Ini akan menimbulkan gejolak baru di Sumatera Utara. Kami mahasiswa akan menggali lebih dalam lagi kenapa tunjangan ini masih ada," ujarnya.
Dany, seorang mahasiswa dari salah satu kampus di Kota Semarang yang ikut melakukan demo, menyuarakan hal serupa.
Ia mengaku kecewa nominal gaji dan tunjangan yang diterima para anggota sangat besar, tapi kebijakannya tidak berpihak pada rakyat.
"Kami cukup kecewa, kinerjanya kurang dirasakan oleh masyarakat secara umum. Pengawasan dan aspirasi masyarakat itu belum tercover. Kami memandang tunjangan gaji DPR yang saat ini, tidak sebanding dengan pekerjaan yang ditunjukan," kata Dany kepada wartawan Kamal yang melaporkan untuk BBC News Indonesia
Ia meminta agar kebutuhan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, hingga lapangan pekerjaan yang belum terjamin bisa terpenuhi.
"DPR sebagai perwakilan rakyat harapannya bisa mewakili kepentingan masyarakat. Kami menuntut kesejahteraan rakyat menjadi prioritas,"
ZIkri, Jalaluddin, dan Dany pun mendorong DPR untuk lebih transparan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan serta menjaga akuntabilitas.
Merujuk pada akun pencarian rumah sewa di internet, rumah dengan biaya sewa yang berkisar pada besaran Rp40juta-Rp70juta per bulan itu berada di kawasan Menteng, Setiabudi, hingga Senopati untuk di Jakarta.
Luas tanahnya berkisar 600- 900 meter persegi dengan fasilitas muat untuk 4-6 mobil, 5-7 kamar termasuk kamar pembantu, dan memiliki kolam renang.
Serupa dengan di Medan, Semarang, dan Surabaya.
Jumlah tunjangan itu dapat untuk menyewa rumah mewah di kawasan tengah kota.
Apakah nominal tunjangan itu layak?
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, berkata tunjangan rumah dalam bentuk fasilitas rumah dinas ini semula ada karena untuk menunjang kinerja bagi mereka yang memang tidak memiliki hunian di kota bertugas.
Hal ini sejalan dengan praktik yang dilakukan pada kalangan ASN, BUMN, bahkan sebagian karyawan swasta.
Akan tetapi, wujud tunjangan rumah berupa uang ini apalagi untuk mereka yang tinggal sedari awal di kota tersebut memang menjadi tidak masuk akal.
"DPRD ini kan biasanya memang orang yang sudah tinggal di situ kan. Kalau memang tinggal jauh sehingga harus sewa. Apa iya sebesar itu?" kata Adinda.
Ia juga menyoroti tunjangan ini sifatnya sebagai hak sehingga mereka tidak terikat tanggung jawab.
"Tunjangan kan sifatnya diberikan. Beda dengan dana reses, misalnya. Karena diberikan, pertanggungjawabannya bagaimana?" kata Adinda.
"Bisa saja diberi besaran segitu tapi tinggal di rumah milik saudara atau malah memang punya sudah punya rumah di daerah itu dengan jarak yang terjangkau. Artinya, uangnya masuk ke kantong yang tidak sesuai peruntukan," ujar Adinda.
Adinda juga menambahkan sejumlah hak keuangan yang diterima anggota dewan itu perlu untuk mendukung kegiatannya menyerap aspirasi masyarakat dengan turun ke lapangan. Namun yang menjadi persoalan, besaran hak keuangan tersebut semestinya sesuai dengan kinerjanya yang bisa dirasakan juga oleh masyarakat.
"Perlu dilihat lagi dan masyarakat terus mengawasi. Apakah sudah sesuai? Persoalannya yang membuat masyarakat bersuara ini kan karena kinerja dan hak keuangan yang diterima ini tidak sepadan. Apa harus dibuat KPI (key performance indicator)? Kalau nilainya tidak sesuai, ya tidak layak dapat tunjangan. Bekerja kan semestinya seperti itu kan," ujar Adinda.
Di sisi lain, kesepakatan tunjangan yang diatur melalui peraturan atau keputusan gubernur ini bisa jadi menjadi nilai tawar bagi kepala daerah agar dewan dapat sejalan dengannya. "Biar kebijakannya tidak diganggu, misalnya, ia juga enggak mau ganggu tunjangan itu, misalnya. Ini kan politis juga," kata Adinda.
Sahel Muzammil dari Transparency International Indonesia juga berpendapat seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun lokal, harus segera mengevaluasi segala keputusan terkait tunjangan dengan lebih memperhatikan kondisi perekonomian dan keuangan negara/daerah, serta kondisi masyarakat pada umumnya.
"Sebab hal ini bukan hanya terlihat sebagai pemborosan, melainkan mulai terlihat sebagai 'korupsi yang dilegalkan'," ucap Sahel.
"Seluruh jajaran pemerintahan justru harus lebih menunjukan kinerja nyata. Harus dipahami, kemarahan publik hari-hari bukan hanya karena angka-angka tunjangan yang tidak wajar, melainkan juga karena kinerja yang tidak memuaskan dari orang-orang yang mereka pilih dalam pemilu."
Tindak lanjut yang dilakukan DPRD usai mendapat sorotan juga memperlihatkan para anggota dewan yang tidak sensitif pada kondisi sekitar.
"Ini pembelajaran penting, sebagai warga kita tidak boleh berhenti mengawasi dan mengevaluasi mereka, termasuk mengawasi keputusan-keputusan terkait anggaran, bahkan mungkin sampai keputusan terkait perizinan, kontrak, dan pengadaan yang notabene sering menjadi bancakan korupsi," ujar Sahel.
Egi Primayoga dari ICW berkata penggunaan anggaran dalam jumlah besar rawan dikorupsi Selain itu, di tengah kesulitan yang dialami warga, keputusan tunjangan ini tidak layak diteruskan.
"Kita baru saja melihat kemarahan warga terhadap tunjangan rumah DPR. Jangan sampai hal serupa kembali terulang karena tunjangan untuk DPRD. Kebijakan itu, di lembaga legislatif manapun harus dihentikan."
Apa tanggapan DPRD?
Wakil Ketua DPRD Jakarta, Basri Baco, menyampaikan pihaknya tengah membahas evaluasi tunjangan perumahan. Menurut Basri, tunjangan yang diterima dewan ini ditetapkan pemerintah, gubernur, dan kementerian keuangan karena mengacu pada total APBD.
Namun, pihaknya tetap melakukan rapat untuk menemukan keputusan yang tepat. "Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat," kata Basri.
Secara terpisah, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, justru memilih menunggu hasil dari rapat yang dilakukan DPRD terkait tunjangan perumahan ini.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto menyampaikan, bahwa dirinya baru saja membahas soal tunjangan rumah dengan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi.
Ia menyampaikan bahwa nantinya bakal ada pertemuan antara ketua DPRD kabupaten/kota hingga provinsi, bupati/wali kota dan gubernur yang rencana digelar pada Kamis (11/09) untuk membicarakan juga besaran tunjangan ini.
"Untuk menyamakan persepsi, Karena ini adalah peraturan pemerintah. Gaji kita itu yang ngatur pemerintah. Itu dalam komponen yang harus diterima DPRD, itu Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2017," ujar Sumanto.
Untuk proses penetapan nominal dan kelayakan tersebut, ia berkata sudah lama diatur. "Dari appraisal, itu sudah lama sebetulnya. Yang menentukan pihak ketiga, pemerintah menyetujui melalui SK gubernur tadi," jawabnya perihal penentuan gaji tunjangan rumah DPR.
Ia juga membenarkan, evaluasi ini sengaja dilakukan karena ramainya aksi penolakan dan DPR juga sudah merevisi tunjangan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, berkata alokasi terbesar dari take home pay yang diterima adalah tunjangan perumahan. Namun, nominal itu belum dipotong pajak progresif sebesar 30%. “Kami menerimanya selama ini hanya Rp44 juta, sekaligus saya ingin meluruskan.”
Menurut dia, tunjangan ini merupakan hak sesuai peraturan yang ada karena tidak mendapat fasilitas rumah dinas. Di Jawa Barat, ia juga menyampaikan ada 27 kabupaten/kota yang jaraknya jauh dari ibukota provinsi.
Terkait tuntutan masyarakat, ia menyampaikan pimpinan DPRD dengan seluruh ketua fraksi sudah bersepakat untuk mengevaluasi tunjangan itu. “Ini timingnya pas. Kemendagri sedang evaluasi APBD Perubahan 2025. Kami akan serahkan ke Kemendagri. Kalau Kemendagri tidak mengizinkan, kami tidak akan menerima,” kata Iswara kepada wartawan Yuli Saputra untuk BBC News Indonesia.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Fajri Akbar berpendapat tunjangan ini sangat penting untuk mendukung kinerja legislatif daerah. Meski begitu, Fajri bersedia jika nominalnya dievaluasi sesuai tuntutan masyarakat akhir-akhir ini.
"Ini sangat efektif untuk menunjang kinerja. Terkait dengan kewajaran apakah kami berhak menerima tunjangan perumahan atau tidak, silakan masyarakat yang menilai. Kalau menurut saya pribadi, kami layak menerima. Tapi kalau kita bicara nilai, kami terbuka untuk dievaluasi," ujar Fajri.
Menurut Fajri, nominal tunjangan perumahan ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya yang mencapai Rp48 juta per bulan bagi kalangan anggota. Saat ini, ia menerima Rp42juta per bulan. Penentuan besarannya, kata dia, juga dilakukan oleh tim appraisal, bukan dari DPRD Sumatera Utara.
"Nilai Rp42 juta itu sudah semuanya di situ. Misalnya meliputi perabot, listrik, air. Kalau mau dievaluasi sebenarnya, eksekutif mereka beda. Rumah dinas mereka dapat, tunjangan listrik ada, tunjangan gorden, dan lainnya dapat. Sedangkan kami tidak, sudah dianggap di situ semua," ujar Fajri.
"Tapi kalau memang mau dievaluasi, silakan. Kami terbuka untuk dievaluasi," ucap Fajri.
- Gaji dan tunjangan anggota DPR lebih Rp100 juta per bulan distop setelah gelombang demonstrasi – 'Tidak patut saat masyarakat kesulitan ekonomi'
- Demo '25 Agustus' tolak tunjangan anggota DPR ricuh, Dasco: Tunjangan rumah Rp 50 juta dihentikan
- Apa itu tuntutan 17+8? – Mahasiswa akan terus demo sampai tuntutan dipenuhi, DPR berikan tanggapan
- Anggota DPR mendapat dana reses Rp2,5 miliar tiap tahun, untuk apa?
- Tunjangan rumah dinas anggota DPR mencapai Rp50 juta per bulan tuai kritik – 'Kok kesannya bernafsu mengejar harta?'
- DPR kaji penambahan jumlah komisi demi imbangi ‘kabinet gemuk’ Prabowo-Gibran – Memperkuat pengawasan atau bagi-bagi kursi pimpinan?
- Mengapa aksi demonstrasi berujung perusakan dan penjarahan?
- Penjarahan rumah pejabat dan korban tewas bermunculan – Akankah berujung seperti krisis 1998?
- Anggota DPR mendapat dana reses Rp2,5 miliar tiap tahun, untuk apa?
