Ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat mulai kecewa terhadap para politisi dan partai politik — yang semakin diperparah oleh media ...
Ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat mulai kecewa terhadap para politisi dan partai politik — yang semakin diperparah oleh media sosial.
---
hadir di Channel WhatsApp, ikuti dan peroleh berita terkini kami di sini
---
Online.com -Selain kinerja pemerintah, kinerja DRP RI juga menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Terutama setelah diumumkannya kenaikan tunjangan bagi anggota parlemen.
Aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai tempat, dengan sasaran kantor-kantor lembaga perwakilan rakyat setempat. Beberapa dari kejadian tersebut berakhir dengan keributan.
Tidak hanya itu, sempat muncul pula wacana mengenai pembubaran DPR. Pertanyaannya kemudian, mengapa rakyat mulai kecewa dengan anggota DPR, yaitu dewan perwakilan mereka?
Mengutip National Geographic Indonesia, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa rasa tidak suka terhadap DPR muncul di kalangan masyarakat. Ketiganya yaitu ekonomi, budaya, dan politik — yang kemudian diperkuat oleh media sosial, yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita semua.
Di Eropa, misalnya. Partai sayap kanan populis, menurut NG Indonesia, mencapai kemenangan dan diperkirakan akan terus meningkat. Namun, secara global, tidak ada kesamaan ideologi dalam ketidakpuasan ini. Dalam survei Pew di 24 negara demokrasi, rata-rata 74% responden merasa politisi tidak memperhatikan pendapat mereka. Sementara 42% merasa tidak ada partai politik yang mewakili pandangan mereka.
Ini berkaitan dengan ekonomi dan budaya, tetapi juga dengan fungsi politik itu sendiri," ujar Richard Wike, direktur pelaksana Pew's Global Attitudes Research, menyinggung polarisasi pemilih yang terbagi ke dalam kubu-kubu yang saling bertentangan. "Hal ini bisa menciptakan situasi di mana politik dianggap sebagai permainan nol-jumlah. Orang-orang melihat ancaman eksistensial yang lebih besar dari lawan mereka, dan hal ini membuat orang tidak puas terhadap demokrasi.
"Saya tidak pernah tertarik pada politik karena tidak pernah ada perubahan," ujar Sebastian Sproviero, seorang insinyur berusia 37 tahun yang hadir di sebuah konser Buenos Aires yang menampilkan Milei menyanyikan lagu-lagu rock.
Di India, Perdana Menteri Narendra Modi mendapat kritik karena dianggap mengurangi kebebasan demokrasi. Namun, survei Pew menunjukkan bahwa India memiliki tingkat dukungan terbesar terhadap pemerintahan yang lebih otoriter. Dua per tiga responden menyukai sistem kepemimpinan yang kuat. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti pemerintahan Modi tidak pernah mendapat kritik.
Di Hungaria, Perdana Menteri Viktor Orbán telah menempatkan para pendukungnya di lembaga peradilan dan media serta mengubah konstitusi. Namun, Péter Magyar, mantan anggota partainya, muncul sebagai tokoh kritis yang populer.
Semakin banyak orang di Hongaria yang semakin merasakan hasrat anti-kemapanan ini," kata Péter Ember saat ia menghadiri salah satu demonstrasi Magyar baru-baru ini di Budapest. "Kami benar-benar ingin melakukan perubahan terhadap budaya politik yang ada, baik dari oposisi hingga partai pemerintah. Kami menginginkan sesuatu yang baru, dan kami ingin orang-orang yang bekerja demi kami.
Di sisi lain, menurut Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, seperti yang dilaporkan Kompas.com pada tahun 2013, tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengikuti berita politik juga berdampak negatif terhadap pandangan masyarakat terhadap politik — tentu saja terhadap politikus juga.
Intensitas pemantauan berita tidak hanya dilakukan melalui surat kabar atau televisi, tetapi juga melalui platform media sosial. Berdasarkan survei yang dilakukan pada waktu itu, ditemukan bahwa 72 persen responden menyatakan bahwa para politisi cenderung membicarakan kelebihan diri mereka sendiri. Selain itu, masyarakat merasa pesimis terhadap kemampuan politisi dalam menepati janji-janji politiknya, serta menganggap para politisi sebagai kelompok orang yang hanya mencari keuntungan pribadi.
Dua dari sepuluh pemilih kami menggunakan internet. Khususnya bagi pemilih yang mengakses internet, data menunjukkan bahwa semakin sering mereka berselancar di internet, semakin rendah tingkat kepercayaan terhadap politik, serta semakin negatif pandangan terhadap para politisi," kata Burhanuddin pada waktu itu.
Dalam penelitian yang dilaksanakan pada tahun tersebut, Burhanuddin menyatakan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap dunia politik akibat citra lembaga politik yang jelek di kalangan masyarakat. Dari 2.290 responden dalam penelitian ini, sebanyak 67 persen mengaku tidak tertarik pada politik. Selain itu, menurut Burhanuddin, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik juga rendah.
Dimulai dari 58 persen responden yang menyatakan tidak percaya terhadap partai politik, diikuti oleh responden yang tidak percaya kepada para politisi, menteri-menteri, DPR, dan presiden.
"Keyakinan masyarakat kita terhadap institusi politik tampak beragam. Namun, kepercayaan warga terhadap DPR, partai politik, dan para politisi secara umum kurang," katanya.
