Stunting di Sikka naik 4,2 persen pada Oktober 2025, Wabup Simon Subandi: Banyak yang masih harus dibenahi

medkomsubangnetwork, Maumere — Angka stunting di Kabupaten Sikka sempat meningkat pada Oktober 2025. Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi s...

medkomsubangnetwork, Maumere — Angka stunting di Kabupaten Sikka sempat meningkat pada Oktober 2025. Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting naik 4,2 persen menjadi 14,6 persen, setelah sebelumnya menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 10,4 persen pada Agustus 2025. Kondisi ini disampaikan Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Sikka Convention Center (SCC), Kamis, 11 Desember 2025.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan, kenaikan ini menjadi sinyal bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam penanganan stunting di daerah.

“Di kabupaten kita, berdasarkan data e-PPGBM, angka stunting menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir, dari 15,3 persen pada tahun 2023 menjadi 10,4 persen pada Agustus 2025. Ini berarti kerja keras kita sudah terlihat,” ujarnya.

“Namun pada Oktober 2025 terjadi kenaikan 4,2 persen menjadi 14,6 persen. Ini menunjukkan masih banyak yang harus kita benahi," lanjutnya.

Menurut Simon Subandi, stunting tidak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi persoalan masa depan daerah. Anak-anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan perkembangan kognitif, motorik, serta daya saing rendah di masa mendatang.

“Karena itu, penurunan stunting adalah agenda prioritas nasional dan daerah,” tegasnya.

Wabup Simon Subandi pun menekankan pentingnya kerja terpadu lintas sektor. Ia mengingatkan, upaya percepatan penurunan stunting tidak boleh dilakukan secara parsial.

“Tidak boleh ada OPD yang bekerja sendiri-sendiri. Semuanya harus terintegrasi, dari intervensi spesifik sektor kesehatan hingga intervensi sensitif oleh sektor pendidikan, sosial, pertanian, perumahan, air minum, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, penurunan stunting adalah tanggung jawab bersama. Setiap OPD, setiap pemerintah kecamatan, setiap desa, bahkan setiap keluarga dinilainya memiliki peran penting.

"Kita ingin memastikan bahwa tidak boleh ada anak di kabupaten ini yang gagal tumbuh hanya karena kurang gizi, kurang perhatian, atau kurangnya akses layanan dasar,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Simon menyampaikan sejumlah arahan strategis untuk memperkuat upaya konvergensi penanganan stunting. Beberapa di antaranya adalah:

• Memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan seluruh kegiatan OPD selaras dengan rencana aksi percepatan penurunan stunting.
• Validasi data keluarga berisiko, dengan memanfaatkan data P3KE, SKI, e-PPGBM, dan SIGA sebagai dasar perencanaan.
• Optimalisasi kegiatan di tingkat desa dan kelurahan, termasuk pelaksanaan Rembuk Stunting, audit kasus stunting, pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang, serta pemanfaatan dana desa untuk mendukung program.
• Penguatan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak pendampingan ibu hamil, pemantauan balita, dan pelaporan aktif melalui aplikasi.
• Pengembangan inovasi daerah, seperti program DASHAT, Gerakan 1000 HPK, Kelas Calon Pengantin, Bapak/Ibu Asuh Anak Stunting (BAAS), serta inovasi berbasis kearifan lokal.

Melalui Rakor TPPS tersebut, Wakil Bupati berharap tercipta komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah nyata dan terukur untuk menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.

“Mari kita bekerja bersama, bergerak bersama, dan memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan produktif, mewujudkan generasi emas Kabupaten kita di masa depan,” tutupnya.

Rakor TPPS turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Petrus Herlemus, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Emil Satriawan, Forkopimda, TP-PKK Kabupaten Sikka, para pimpinan OPD konvergensi, para camat, kepala desa/lurah lokus stunting, kepala puskesmas beserta staf, para penyuluh KB, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta organisasi profesi seperti IBI dan PERSAGI.***