Ringkasan Berita: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapatkan sorotan tajam seiring terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Suma...
Ringkasan Berita:
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapatkan sorotan tajam seiring terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
- Rupanya Raja Juli Antoni bukanlah lulusan dari jurusan kehutanan atau sejenisnya.
- Mengutip dari situs resmi miliknya, Raja Juli Antoni mengenyam pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
medkomsubangnetworkRaja Juli Antoni, Menteri Kehutanan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan publik.
Lulusan ilmu tafsir ini didesak mundur setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Kebijakan dan respons kementeriannya kini dipertanyakan di tengah kritik yang terus mengalir.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapatkan sorotan tajam seiring terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rupanya Raja Juli Antoni bukanlah lulusan dari jurusan kehutanan atau sejenisnya.
Mengutip dari situs resmi miliknya, Raja Juli Antoni mengenyam pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
Dia lulus pada tahun 2001 dengan skripsi yang berjudul Ayat-Ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.
Tiga tahun berikutnya, Raja Juli berhasil memperoleh beasiswa Chevening Award untuk perkuliahan magister di The Department of Peace Studies, University of Bradford Inggris. Tesis yang ia garap berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.
Enam tahun kemudian pada 2010, Raja Juli Antoni kembali mendapat beasiswa untuk jenjang doktoral. Melalui program Australian Development Scholarship (ADS), dia melanjutkan pendidikan di School of Political Science and International Studies di University of Queensland Australia.
Pada waktu menyelesaikan gelar doktoral, dia menulis disertasi dengan judul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia. Raja Juli mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku.
Hal ini berawal saat Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menyarankan Menhut Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya.
Pernyataan itu disampaikan Usman saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menurut dia, seharusnya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total. Dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) punya kewajiban untuk menghadirkan hutan.
"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan, berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya, Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali,” kata Usman dikutip dari Kompas, Sabtu (6/12/2025).
“Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," sambungnya.
Usman juga secara tegas menyarankan Raja Juli untuk baik mundur jika tidak mampu menangani persoalan hutan yang berbuntut bencana banjir dan longsor di Sumatera.
"Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Sehingga saya beri saran Pak Menteri, kalau pak menteri nggak mampu mundur aja. Pak menteri nggak paham tentang kehutanan," tegas Usman.
Lebih lanjut, Usman meminta Raja Juli untuk fokus dengan program menanam kembali pohon di kawasan hutan yang gundul.
“Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini, kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup (di hutan) yang gundul itu,” kata dia.
Menhut Raja Juli Antoni merespons terkait saran mundur dari Anggota Komisi IV DPR Usman Husin dan mengakui bahwa itu bagian dari kesalahannya.
“Saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya,” jawab Raja Juli saat rapat kerja bersama di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).
“Yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal, tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu,” lanjut dia.
Secara terpisah seusai rapat, Raja Juli juga merespons pertanyaan mengenai dua menteri di Filipina yang mundur setelah gagal menangani banjir. Dia mengatakan bahwa siap dievaluasi.
“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” katanya.
Dia juga menegaskan akan menerima segala bentuk aspirasi dan kritik dari masyarakat.
“Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus. Itu bagian dari apa namanya aspirasi, kemarahan atau bahkan mungkin harapan, ekspektasi.”
“Jadi monggo tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Raja Juli.
Sosok dan profil
Raja Juli Antoni (lahir 13 Juli 1977) adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.
Ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan Indonesia sejak 20 Oktober 2024.
Sebelumnya, dia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional merangkap Wakil Kepala Otorita IKN.
Pendidikan
Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau asal Lubuk Jambi yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau.
Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.
Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.
Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.
Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarship (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia.
Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).[6]
Dia menjadi Direktur eksekutif The Indonesian Institute (TII). Dia juga cukup aktif menulis opini dan ditayangkan pada beberapa media nasional Tanah Air.[8]
Karier
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000–2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.[9][10]
Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka).
Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).
Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015–2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.
Kontroversi
Pada 6 September 2025, Raja merilis pernyataan tertulis usai fotonya saat bermain domino dengan Aziz Wellang, pengusaha yang pernah beperkara terkait pembalakan liar menjadi viral.
Foto itu diambil pada 1 September 2025 dan menampakkan dirinya bersama Wellang tengah bermain domino batu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Indonesia Andi Rukman Nurdin Karumpa di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.
Ia mengaku datang ke acara tersebut sebagai tamu dan tidak mengenal Wellang. Ia juga menyatakan hanya bermain karena spontanitas saja. Wellang adalah direktur PT ABL yang bergerak sebagai kontraktor sektor kehutanan.
Ia pernah terseret kasus tindak pidana pembalakan liar berupa penebangan kayu di luar izin yang diberikan kepada PT GBP (kontraktor penebangan dari PT ABL).
Hasil penebangan liar itu mencapai volume sekitar 1.819 meter kubik dan dilakukan dari September 2023 hingga Januari 2024.
Ia sempat ditetapkan sebagai tersangka, tetapi kemudian mengajukan praperadilan. Statusnya sebagai tersangka gugur pada 14 Februari 2025.
(medkomsubangnetwork/Eri Ariyanto)(TribunBatam)
Jangan lewatkan berita-berita medkomsubangnetworktak kalah menarik lainnya di Google News , Threads dan Facebook
